Dinas PMD Labuhanbatu Dengarkan Telekonferensi Dari Menteri Desa PDTT

Abdi Jaya Pohan, SH (Plt Kadis PMD Kabupaten Labuhanbatu)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, melakukan Telekonferensi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi (KEMENDES PDTT) Republik Indonesia, yang mana pembahasan langsung disampaikan oleh Bapak Abdul Halim Iskandar selaku Menteri PDTT, pada hari Rabu 15 April 2020 tepat pada pukul 15:00 Wib.

Adapun isi pembahasan telekonferensi tersebut yaitu sebagai berikut:

Kasus Covid-19 ini berbeda dengan bencana-bencana yang lain. Dimana hampir semua sektor terkena dampaknya, dari kesehatan, ekonomi, sosial bahkan budaya. Oleh karena itu, Kemendes sudah melakukan tindakan dengan mengirimkan Surat Edaran No. 8/2020 dan juga No. 11/200 serta Permendes No. 6/2020 perubahan atas Permendes No.11/2019 yg berisi 3 point penting diantaranya adalah Pembentukan Relawan Covid-19, PKTD & BLT Desa

1. Pembentukan Relawan Desa  namanya Covid-19.

Terkait nama relawan, tidak harus sama, yang terpenting adalah prinsipnya yaitu gotong royong.

• Adapun tugas Relawan Desa Lawan Covid-19 adalah:

a) Melakukan edukasi, sosialisasi dan pencegahan kepada masyarakat diantaranya termasuk masyarakat agar diedukasi untuk tidak menolak jenazah covid 19 yang sudah sesuai protokol kesehatan.

b) Melakukan identifikasi gedung yang bisa digunakan untuk isolasi mandiri bagi warga yang ODP dan rumahnya tidak layak untuk digunakan isolasi mandiri.

c) Membuat posko jaga Desa untuk memberikan rasa aman kpd masyarakat serta untuk memantau keluar masuk orang ke Desa termasuk orang rantau yang pulang ke desa.

2. Padat Karya Tunai Desa.

PKTD ini berbeda dengan Padat Karya yang sudah ada selama ini seperti di PU dan kementerian yg lain dikarenakan;

a) PKTD bersumber dari Dana Desa.
b) Melibatkan masyarakat miskin, penganggur, semi penganggur dan Difabel
c) Diperbanyak tenaga kerjanya bukan tenaga ahlinya
d) Komponen upah lebih besar dari pada komponen non upah.

3. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa.

• Program BLT Desa ini dikarenakan cantolan hukumnya tidak ada, maka dikeluarkanlah Permendes No. 6/2020 perubahan atas Permendes No.11/2019.

• Dengan adanya permendes No. 6/2020 maka Desa harus melakukan perubahan Apbdes untuk mengalokasikan kegiatan BLTDesa
• Adapun sasaran dari BLTDesa adalah sbb:
a) Masyarakat yg kehilangan mata pencaharian
b) Masyarakat yg belum mendapatkan PKH, BPNT atau Kartu Pra Kerja
• Besaran BLT Desa sebesar 600rb/bln/ KK selama 3 bulan yg dicairkan mulai bulan April
• Finalisasi data penerima BLT Desa tingkat Desa dilakukan dalam MusDesSus
• Verifikasi data penerima BLTD tingkat kabupaten maksimal 5 hari kerja
• KPW agar segera mengkawal percepatan data penerima BLT Desa.

Selanjutnya, adapun persyaratan ataupun kategori untuk masyarakat yang ada di desa-desa yang dapat menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT), yaitu, masyarakat yang tidak menerima kartu Prakerja, masyarakat yang tidak menerima bantuan Program Kerja Harapan (PKH), masyarakat yang tidak menerima Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan masyarakat yang tidak menerima bantuan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab).

Adapun Bantuan Langsung Tunai (BLT) akan direalisasikan sesuai dengan mekanisme yang ada dan ditetapkan berdasarkan hasil Musyawarah Desa Khusus (Musdes-Sus) di desa masing-masing.

Turut hadir dalam pertemuan Telekonferensi tersebut, Abdi Jaya Pohan, SH Abdi selaku Plt Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Labuhanbatu, didampingi Taufik umri (Koordinator Tenaga Ahli P3MD Labuhanbatu).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *